poskomalut.com
baner header

Kantor Wali Kota Jadi Sasaran Refleksi Hari Sumpah Pemuda

TERNATE-PM.com,  Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/19/19), masa aksi dari berbagai elemen dengan sejumlah tuntutan mendatangi kantor Wali Kota Ternate. Masa yang yang melakukan aksi merupakan bagian dari refleksi peringati hari sumpah pemuda.

Korlap dari Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Ternate Kadar Abjan kepada poskomalut.com  mengatakan, dirinya mengangap Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA), akan tetapi rakyat masih jauh dari ambang kesejahteraan, akibat pemerintah nasional tidak menjalankan pancasila dan UUD 1945.

Dalam orasinya, dia juga menyinggung tentang keterburukan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akbiat masuknya neolibralisme dan kapitalisme lewat perusahaan swasta dari negara asing yang mengerogoti kekayaan alam Indonesia. “Sehingga kami menuntut kepada pemerintah untuk mengganti haluan ekonomi, wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, menangkan Pancasila,” katanya.

Karena melihat dinamika bangsa saat ini, sehingga pihaknya dari EK-LMND turun ke jalan untuk merefleksikan hari sumpah pemudah.Karena menurut pengkajian  bahwa Negara saat ini tidak mengarah ke ekonomi kerakyatan secara terapan sistem perekonomian. Sehingga pemerintah harus laksanakan Pasal 33 UUD 1945,  Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945 dan cabut undang-undang Proneolib.

“ Kami dari organisatoris tawarkan konsep ke pemerintah untuk mengganti haluan ekonomi, dari ekonomi liberal ke ekonomi kerakyatan dan tolak kenaikan BPJS kesehatan dan kembali ke jamkesmas, tolak investor asing yang berkoprasi di Maluku Utara,” katanya.

Sementara dari masa yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) , dan Barisan Masyarakat Indonesia (BMI) cabang Ternate juga menyuarakan tentang bagian dari pada representasi KPR dalam memandang situasi ekonomi politik yang berada di Indonesia. Mulai dari diterbitkannya rancangan undang-undang maupun revisi di Indonesia yang tidak pro terhadap rakyat.

“Sehingga pada momentum ini,  KPR secara nasional yang turun kejalan  untuk mengajak seluruh masyarakat, agar satukan pandangan untuk membangun alat politik alternatif yang lahir dari rahim rakyat,” katanya.

Aksi yang dilakukan berjalan secara tertib dan damai, masa kemudian membubarkan diri secara teratur setelah menyampaikan tuntutan mereka. (Cr-01/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: