TERNATE-PM.com,
 Memperingati Hari Sumpah
Pemuda, Senin (28/19/19), masa aksi dari berbagai elemen dengan sejumlah
tuntutan mendatangi kantor Wali Kota Ternate. Masa yang yang melakukan aksi merupakan
bagian dari refleksi peringati hari sumpah pemuda.

Korlap dari Eksekutif Kota
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Ternate Kadar Abjan kepada poskomalut.com
 mengatakan, dirinya mengangap Indonesia
merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA), akan tetapi rakyat
masih jauh dari ambang kesejahteraan, akibat pemerintah nasional tidak
menjalankan pancasila dan UUD 1945.

Dalam orasinya, dia juga menyinggung
tentang keterburukan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akbiat masuknya
neolibralisme dan kapitalisme lewat perusahaan swasta dari negara asing yang mengerogoti
kekayaan alam Indonesia. “Sehingga kami menuntut kepada pemerintah untuk
mengganti haluan ekonomi, wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis,
menangkan Pancasila,” katanya.

Karena melihat dinamika
bangsa saat ini, sehingga pihaknya dari EK-LMND turun ke jalan untuk
merefleksikan hari sumpah pemudah.Karena menurut pengkajian  bahwa Negara saat ini tidak mengarah ke
ekonomi kerakyatan secara terapan sistem perekonomian. Sehingga pemerintah
harus laksanakan Pasal 33 UUD 1945,  Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945 dan
cabut undang-undang Proneolib.

“ Kami dari organisatoris
tawarkan konsep ke pemerintah untuk mengganti haluan ekonomi, dari ekonomi
liberal ke ekonomi kerakyatan dan tolak kenaikan BPJS kesehatan dan kembali ke
jamkesmas, tolak investor asing yang berkoprasi di Maluku Utara,” katanya.

Sementara dari masa yang
tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)
, dan Barisan Masyarakat Indonesia (BMI) cabang Ternate juga menyuarakan
tentang bagian dari pada representasi KPR dalam memandang situasi ekonomi
politik yang berada di Indonesia. Mulai dari diterbitkannya rancangan
undang-undang maupun revisi di Indonesia yang tidak pro terhadap rakyat.

“Sehingga pada momentum ini,
 KPR secara nasional yang turun kejalan  untuk mengajak seluruh masyarakat, agar
satukan pandangan untuk membangun alat politik alternatif yang lahir dari rahim
rakyat,” katanya.

Aksi yang dilakukan berjalan secara tertib dan damai, masa kemudian membubarkan diri secara teratur setelah menyampaikan tuntutan mereka. (Cr-01/red)