poskomalut.com
baner header

KPU Malut Apresiasi Temuan Bawaslu

Hari Ini 2.397 PPS Mulai Lakukan Coklit

TERNATE-PM.com, KPU Provinsi Malut mengapresiasi temuan Bawaslu Malut terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 18 ribu lebih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Divisi Teknis Penyelenggara KPU Malut Ir. H Buchari Mahmud mengatakan, secara kelembagaan KPU Kabupaten Kota tidak membantah hasil temuan Bawaslu Malut tersebut, namun pada prinsipnya KPU bekerja sesuai dengan tahapan yang ada. 

Dalam pemutakhiran data pemilih ini, kata dia KPU bekerja besarkan tahapan, yakni sebelumnya telah menerima DP4 dari pemerintah, melalui Mendagri, sejak  tanggal 23 Januari 2020. Setelah itu, pada Juli ini dilanjutkan dengan tahapan sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir Pemilu 2019. Penyerahan hasil sinkronisasi ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)  dalam bentuk Model A. Kwk. “Nantinya, berdasarkan dokumen Model A.Kwk inilah akan dilakukan coklit,” tutur Buchari.

Pada tahapan sinkronisasi data, KPU menggunakan dua sumber data, yakni Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan terakhir. “Selanjutnya, hasil sinkronisasi ini sudah diserahkan ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam bentuk  Model A. Kwk. Selanjutnya, akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dan data yang dipakai dalam tahapan ini, bukan lagi DP4, melainkan data hasil sinkronisasi dalam bentuk Model A. Kwk. Sesuai tahapannya, besok (hari ini, red) mulai dilakukan coklit oleh PPS yang diawasi langsung oleh PPL,” terangnya.

Karena tahapan coklit baru dimulai besok (hari ini), sesuai dengan tahapan. Maka, untuk menentukan adanya data pemilih yang termasuk Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ini, kata dia harus menunggu sampai selesai proses coklit. “Di tahapan coklit itu, kita tidak lagi menggunakan DP4, melainkan dokumen Model A.Kwk,” terangnya.

Untuk tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Daftar Pemilih sendiri, dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2029 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, antara lain; dimulai dengan penyusunan daftar pemilih oleh KPU kabupaten/kota dan penyampaian kepada PPS dimulai pada tanggal 15 Juni – 14 Juni 2020, setelah itu tahapan pemutakhiran yakni pencocokan dan penelitian (coklit) 15 Juli – 13 Agustus 2020, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS tanggal 7 – 29 Agustus 2020.

Tahapan selanjutnya, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang terdiri dari tiga tahapan pemutakhiran, yakni; 30 Agustus – 1 September 2020 rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan disampaikan ke PPK ; 2-4 September 2020 rekapitulasi di tingkat kecamatan dan disampaikan ke KPU kabupaten/kota; dan rekapitulasi di kabupaten/kota kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) 5-14 September 2020.

Pada 15-16 September 2020 dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi, 14-18 September 2020 penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS melalui PPK, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS pada 19-28 September 2020, perbaikan DPS oleh PPS pada 29 September – 3 Oktober 2020, rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan di tingkat kelurahan/desa kepada PPK 4-6 Oktober 2020, tanggal 7-9 oktober di tingkat kecamatan ke KPU kabupaten/kota. 

“Pada 9-16 oktober rekapitulasi hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota ini, kemudian ditetapkan sebagai DPT dan pada 17 – 26 Oktober 2020 disampaikan ke PPS.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kata dia, yang akan mulai melakukan coklit pada 15 Juli s/d 14 Agustus ini sebanyak 2.397 Petugas  yang mencoklat di desa/kelurahan, dengan jumlah 2.397 TPS di 8 kab/kota yang menyelenggarakan Pilkada di Malut.

“Pada prinsipnya, beri kesempatan kepada PPDP dan PPL sebagai pengawas di desa/kelurahan untuk bekerja yang dikontrol KPU dan diawasi oleh Bawaslu kab/kota sehingga menghasilkan DPT yang berkualitas seperti yg diharapkan bersama.

Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Helmi Alhadar menuturkan, persoalan data pemilih ini merupakan hal yang sudah sering terjadi dalam tahapan pemilihan. Karena itu, penyelenggara harus bekerja lebih maksimal. “Soal perkara data pemilih ini, merupakan hal yang sensitif, olehnya penyelenggara harus bekerja hati-hati,” terangnya.

Kata dia, dengan waktu yang masih panjang ini penyelenggara diharapkan bisa bekerja secara profesional, berdasarkan aturan yang ada. Sehingga, dikemudian hari tidak menimbulkan masalah. (agh/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: