poskomalut.com
baner header

Mantan Pegawai Bappeda Malut Diduga Geser Anggaran Proyek Sepihak

Proyek Perumahan ASN Masih Jadi Polemik

SOFIFI-PM.com, Proyek pembangunan perumahan ASN tiga Provinsi Malut yang saat ini menjadi polemik diduga karena ulah dari oknum mantan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut, yang menggeser anggaran proyek tersebut dari Disperkim ke PUPR Malut, setelah APBD disahkan.

Akibatnya, proyek pembangunan perumahan ASN tiga ini salah satu kegiatan yang masuk dalam perda tahun jamak melekat di Dinas Perkim Malut, namun anggaran dari proyek itu ada di Dinas PUPR Malut. “Informasi yang kami caver ada oknum pegawai Bappeda yang menggeser anggaran itu. Informasi pegawai itu sudah pindah dari Bappeda, tapikan permasalahan ini belum tuntas,”kata Ketua Komisi III Deprov Malut, Julkifli Hi Umar, saat dikonfirmasi wartawan kemarin.

Julkifli, mengaku dalam Perda tahun jamak 2020-2021 kegiatan infrastruktur penunjang STQ Nasional, salah satunya pembangunan perumahan ASN tiga melekat di Dinas Perkim. Bahkan, dalam pembahasan mulai dari KUA-PPAS sampai pada penetapan APBD, aitem kegiatan itu ada di Disperkim.

”Pergeseran anggaran ke PUPR pada saat penyerahan DIPA SKPD, karena dalam pembahasan APBD anggaran pembangunan perumahan ASN tiga ada di Disperkim Malut,”ungkapnya.

Sehingga pihaknya mendesak pemprov segera menyelesaikan masalah internal, jangan sampai bermasalah hukum karena telah melanggar Perda.”Kami sudah panggil PUPR dan Perkim Malut untuk segera selesaikan, dan informasi dari kadis PUPR Malut proyek itu telah diserahkan pada Inspektorat untuk dikaji,”singkatnya.

Sementara Kadis Perkim Malut, Yunus Badar, mengaku kegiatan pembangunan perumahan ASN tiga ada dalam kegiatan Dispekrim namun tidak ada anggarannya.  “Nama kegiatan ada dalam program kami karena kegiatan itu masuk dalam tahun jamak tapi anggarannya ada di PUPR Malut,”katanya.

Mantan Kepala BPBD itu mengaku telah berkoordinasi dengan Kadis PUPR Malut Jafar Ismail, karena PUPR juga sudah  tender dan tanda tangan kontrak. Pak Kadis PUPR mengaku tidak lagi melanjutkan kegiatan proyek itu. Kami sudah berkomunikasi dan Kadis PUPR Malut tahu proses anggaran ini jadi pihak PUPR tidak mau laksanakan kegiatan proyek itu karena kegiatan proyek ini saat ini sementara jalan di Disperkim,”katanya.

Sementara Kepala Inspektorat Provinsi Malut, Nirwan MT Ali, mengaku saat ini tim Inspektorat telah melakukan pengkajian terhadap proyek pembangunan perumahan ASN tiga yang dikerjakan dua kontrak, yakni Dinas PUPR dan Perkim Malut.”Kami telah dulu baru kami keluarkan rekomendasi ,”katanya seraya menambahkan inspektorat sangat berhati-hati menyikapi persoalan ini, karena kontrak baik di PUPR maupun di Disperkim sama-sama telah jalan. Hingga berita ini dimuat Kepala Bappeda Malut, Salmin Janidi , belum dapat dikonfirmasi.(iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: