TOBELO-PM.com, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) berkomitmen mengatasi angka
kemiskinan di Halut. Untuk itu, maka Pemkab akan mengucurkan anggaran Rp. 23,8 ke
enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Halut yang melaksankan
program prioritas daerah.

Pemkab
Halut dalam mengatasi kemiskinan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dimana BPS mencatat tahun 2018 angka kemiskinan Kabupaten Halut hanya 8.593
jiwa atau 4,51 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp 228.092. Angka ini
mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2017 dengan angka kemiskinan
sebesar 7.896 jiwa, atau 4,22 persen, mengacu garis kemiskinan sebesar Rp,
215.837.

“Komitmen
Pemkab atasi kemiskinan di Halut dengan dukungan program prioritas daerah yang
tersebar di enam OPD Pemkab Halut,” ungkap Kadis Kominfo Halut, Deky Tawaris,
Ahad (13/10/2019).

Deky
mengtakan, kucuran anggaran di enam OPD itu sesuai program prioritas atasi
kemiskinan. Diantaranya, Dinas Pendidikan, dengan program penyediaan dana
operasional sekolah untuk membantu siswa miskin tingkat SD dan SMP senilai Rp
4,1 miliar.

Dinas
Kesehatan (Dinkes), dengan program penyediaan jaminan kesehatan yang
terintegrasi dengan BPJS sebesar 16,3 miliar. Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Disperkim), program rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, senilai Rp, 999 juta. Dinas Sosial (Dinsos), mendapat tiga program
dengan kucuran anggaran Rp 35,4 miliar. Dinas Tenaga Kerja dan Trans Migrasi
(Disnaker), program peningkatan kesempatan kerja senilai Rp. 139 juta. Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), program pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan UKM, RP. 31,2 miliar.

“Total
anggaran yang tersebar di enam OPD dengan masing masing program prioritas daera
senilai Rp 23.851.715.267. miliar," tuturnya.

Menurut
Deky yang juga Kadis Kominfo Halut itu, program Pemkab Halut diatas terbukti
efektif mendorong indeks kedalaman kemiskinan, yaitu ukuran rata rata
kesenjangan pengeluaran masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan
berada di angka 0,45 persen pada tahun 2018 atau lebih rendah dari angka 0,63
persen pada tahun 2017.

Indeks
keparahan kemiskinan, yaitu mengacu ukuran yang menggambarkan penyebaran
pengeluaran diantara penduduk miskin, berada diangka 0,08 persen, pada tahun
2018 atau rendah dari angka 0,14 persen pada tahun 2017.

“Ini ratio yang mengambarkan kesenjangan antara penduduk mampu, dan kaya diangka 0,33 persen pada tahun 2018,” akhirnya. (jum/red).

Artikel ini
sudah diterbitkan di SKH Posko Malut, edisi Senin 14 Oktober 2019, dengan judul Pemkab Komitmen Atasi Kemiskinan di Halut