Pemprov Malut Minta Kemendagri Pertimbangkan Pelantikan Kada Secara  Virtual

Rapat Pemprov

SOFIFI-PM.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan menyurat ke Menteri Dalam Negeri agar pelantikan empat kepala daerah dan wakil kepala daerah di Malut secara virtual dapat dipertimbangkan, pasalnya kondisi jaringan internet di tiga daerah masih buruk.

Usulan pertimbangan pelantikan secara virtual ini, setelah Pemprov Malut menggelar rapat bersama dengan empat Pemda kabupaten/kota di pimpin langsung staf Ahli Gubernur Malut bidang hukum dan politik, Idham Umasangaji, didampingi Kadis Infokom Malut, Karo Hukum Setda Malut,hadiri langsung perwakilan dari Pemda di empat kabupaten/kota, semua menolak pelaksanaan pelantikan secara virtual.

”Perwakilan dari empat Pemda yakni Pemda Halbar, Pemda Haltim, Pemda Pulau Taliabu dan Pemkot Tikep meminta agar pelaksanaan pelantikan bupati, wakil bupati serta walikota dan wakil walikota ini dilaksanakan secara langsung, dengan alasan internet jaringan kurang baik di tiga daerah yakni Haltim, Taliabu dan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi,” kata Kepala Biro Protokol Kerjasama komunikasi publik Setda Malut Rahwan K Suamba saat dikonfirmasi wartawan Posko Malut via telpon kemarin.

Rahwan mengaku, pelantikan secara virtual dikhawatirkan dengan jaringan internet yang kurang baik ini pada saat pengucapan sumpah janji, jaringan internet mengalami gangguan sehingga mengucapkan sumpah terputus, sehingga dengan alasan ini, maka empat Pemda meminta Pemprov Malut agar menyurat Kemendagri untuk dipertimbangkan pelantikan secara virtual.

”Alasan ini sangat rasional, untuk poin poin rapat tadi akan disampaikan Mendagri agar pelaksanaan pelantikan bupati wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dapat dilakukan secara langsung,” harapnya.

Lanjut Rahwan, Pemprov akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat jika Pelaksanaan pelantikan empat kepala daerah dan wakil Kepala daerah oleh Gubernur Malut dilaksanakan secara langsung, dengan membatasi undangan, maskimal hanya 25 orang yang menyaksikan pelantikan.

”Jika dilakukan secara langsung, kami akan batasi Undangan yang hadir dalam acara pelantikan ini, selai. Itu kami juga meminta pada kepala daerah yang dilantik tidak bisa memobilisasi pendukung untuk hadir di ibu kota provinsi,” katanya.

Rahwan mengaku sesuai surat edaran Mendagri, pelantikan kepala daerah dan wakil Kepala daerah dilakukan secara serentak pada 26 Februari 2021. ”Berdasarkan edaran Mendagri, pelantikan empat kepala daerah dan wakil kepala daerah di Malut dilantik oleh Gubernur Malut pada 26 Februari 2021,” ungkapnya. (iel/red)

Komentar

Loading...