Tiga Daerah Terancam Ditunda Menurut Bawaslu Malut

Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, SH

TERNATE-PM.com, Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyebutkan ada tiga
daerah di Maluku Utara yang belum siap melaksanakan kontestasi Pilkada 2020
mendatang. Tiga daerah tersebut diantaranya, Kota Tidore Kepulauan (Tikep),
Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

“Secara
beranggaran ketiga Pemda belum siap untuk pelaksanaan Pilkada,” ungkap Ketua
Bawaslu Muksin Amrin, SH, MH kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa
(1/10/2019).

Menurut
Muksin Amrin, berdasarkan PKPU nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan Pilkada
2020, salah satu tahapan adalah kesepakatan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada
yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang deadlinenya
jatuh pada tanggal 1 oktober 2019.

“Sementara
sampai batas waktu sesuai tahapan yang tertuang dalam PKPU tersebut, tiga pemda
belum merangmpungkan NPHD dengan penyelenggara terutama Bawaslu,” kata Muksin
Amrin.

Dari
hasil laporan Bawaslu di delapan kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada
2020, untuk Tikep, Sula dan Taliabu belum ada kesepakatan anggaran dengan
Bawaslu, namun untuk KPU sudah ada kesepakatan. Bahkan, Pemerintah di tiga
daerah ini dalam mengalokasikan anggran pengawan Pilkada sangat kecil.

Untuk
Bawaslu Tikep hanya diakomodir Rp. 3,5 miliar, Bawaslu Pulau Talibau yang
diusulkan Rp.10 miliar dan disepakati Rp 9 miliar, namun Pemkab Pultab hanya
mengucurkan Rp 4 miliar. Sementara Bawaslu Sula hanya Rp. 6 milar. Menurut
Muksin, dana ini tidak akan mampu membiayai semua tahapan pengawas yang
dilakukan Bawaslu. Karena anggaran ini akan habis hanya untuk membayar gaji
lembaga Ad Hooc.

Untuk
itu, Muksin Amrin menilai, Pemda tiga daerah masih sepihak dalam memplot
anggaran pilkada kepada penyelenggara. Meskipun lanjut Muksin Pemda telah
menganggarkan kepada KPU akan tetapi pelaksanaan Pilkada belum dapat berjalan
jika anggaran Bawaslu belum konek.

“Penyelenggaran
itu KPU dan Bawaslu, jikalau KPU sudah dianggarkan sementara Bawaslu belum,
maka tidak mungkin Pilkada dapat berjalan. Mana ada Pilkada tanpa Bawaslu,”
katanya.

Problem
saat ini kata Mukisn Amrin, dari ketiga Pemda masih berpatokan anggaran yang
diusulkan Bawaslu terlampau besar karena perbandingannya Pemda mengacu pada
pilkada tahun 2015.

Jika
Pemda masih menggunakan asumsi Pilkada 2015 dipastikan tidak akan menemukan
jalannya. Sebab dalam Pilkada 2015 masih menggunakan UU nomor 8 tahun 2015,
sementara Pilkada 2020 menggunakan UU nomor 10 tahun 2016.

Perbedaan
Pilkada 2015 dengan Pilkada 2020 sebagaimana dengan pemberlakuan UU Nomor 10
Tahun 2016, terjadi penambahan di jajaran Bawaslu dimana terdapat setiap TPS
diawasi oleh Pengawas TPS.

“Kalau
Pilkada 2015 Bawaslu oleh UU belum ada pengawas TPS, tetapi pada Pilkada 2020
Bawaslu ada pengawas TPS. Sehingga terjadi penambahan anggaran untuk pengawas
TPS,”ungkapnya.

Belum
lagi, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, honorium jajaran Bawaslu adhock
seperti Panwascam dan PPL serta Pengawas TPS mengalami kenaikan. Dengan
demikian kata Muksin Amrin terjadi kenaikan anggaran Bawaslu yang cukup besar
karena konsukuensi tersebut.

Muksin
Amrin meminta Pemda dalam mengistimasi anggaran Pilkada 2020 harus mengacu pada
Pilgub Maluku Utara tahun 2018 lalu. “Pilgub sudah diberlakukan UU nomor 10,
itupun pada Pilkada 2020 masih terjadi kenaikan pada honorium penyelenggaran
adhock berdasarkan keputusan Menteri Keuangan”, tegasnya.

Muksin
menegaskan, permintaan anggaran Bawaslu ke Pemda bukan akal-akalan Bawaslu,
akan tetapi berdasarkan dua dasar hukum diantaranya, keputusan Bawaslu RI
tentang kebutuhan pendanaan dan kemudian keputusan menteri keuangan tentang
besaran anggaran.

“Jadi memang ada lonjakan angka yang besar karena berpedoman pada dua keputusan tersebut, inilah yang harus dipahami Pemda,” pintah Mukisn Amrin, sembari menambahkan, jika belum ada kesepakatan anggaran Bawaslu, kata Muksin Amrin tidak akan mungkin pelaksanaan Pilkada akan berjalan. (red)

Artikel ini sudah pernah diterbitkan di SKH Posko Malut, edisi 2 Oktober 2019 dengan judul ‘Pilkada di Tiga Daerah Terancam Ditunda’

Komentar

Loading...