SOFIFI-PM.com, Tiga SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) di tahun 2021 ini dipastikan “bermandikan uang”. Pasalnya, dalam APBD Pemprov Malut tahun 2021, tiga SKPD ini mendapatkan porsi lebih besar ketimbang SKPD lainnya.

Kepala Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi, Ahmad Purbaya menyebutkan, porsi anggaran terbesar di APBD 2021 melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Kalau Dinas Pendidikan saya tidak hafal betul, ada sekitar 900 miliar, mungkin itu samua deng belanja pegawai,” ungkap Ahmad Purbaya.

Norek Kemendagri, lanjutnya, dalam minggu ini sudah keluar, sehingga dipastikan akhir Februari atau Maret 2021 APBD Malut sudah jalan. “Kalau lancar samua kemungkinan akhir Februari atau Maret sudah mulai belanja APBD berjalan," tandasnya.

Terkait dengan pengaruh besaran anggaran setelah evaluasi dari Mendagri, Ahmad Purbaya mengaku tidak ada pengaruh. Hanya saja beberapa poin yang sudah disesuaikan dengan banggar DPRD, sehingga hanya terjadi pergeseran saja.

Sementara Ketua tim TAPD, Samsuddin A Kadir mengatakan, dokumen APBD 2021 saat ini sudah dikembalikan ke Mendagri. Nantinya setelah disetujui keluar noreknya barulah dibuat DPA.

"Sekarang kita bawa ke kementrian mudah-mudahan  secepatnya noreknya keluar. Kalau noreknya sudah keluar tinggal dibuat DPA kalau sudah ditandatangani berati tinggal kita eksekusi," katanya.

“Akan tetapi kerja teknis di keuangan mereka yang lebih paham jangan sampai bilang cepat tetapi teknisnya keuangan lebih mengetahui itu. Intinya kita tidak memperlambat yang jelas mudah-mudahan secepatnya keluar norek dan secepatnya keluar DPA” sambung Samsudin mengakhiri. (iel/red)