ASN Disnaker Beberkan Catatan Buruk Kadis Ridwan GP Hasan

ASN Disnaker yang menolak Ridwan Goal Putra Hasan Sebagai Kadisnaker Provinsi Maluku Utara.

SOFIFI-PM.com, Adanya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor: B-1768/Jp.01/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 menyatakan mengembalikan Ridwan Goal Putra Hasan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara menuai protes dari sejumlah Solidaritas ASN di Disnaker.

Tidak hanya memprotes kebijakan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang mengembalikan Ridwan GP Hasan dengan merujuk pada rekomendasi KASN. Namun, pada Jum'at 17 Juni kemarin, Kantor Disnaker juga dipasangi sejumlah spanduk yang berisi petisi penolakan.

ASN Disnaker kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur meminta agar mempertimbangkan kembali SK Gubernur nomor: 821.2/Kep/jptp/002/VI tanggal 9 Juni 2022 tentang pembatalan sebagai lampiran surat keputusan gubernur nomor: 821.2/KEP/004/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan pimpinan tinggi pratama dan pengangkatan ke dalam jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Berikut petisi penolakan ASN Disnaker yang menolak Ridwan GP Hasan kembali kembali menjabat sebagai kepala dinas;

1). ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara merasa tidak nyaman bekerja di bawah Kepemimpinan Ir. Ridwan Goal Putra Hasan sebagai Kepala Dinas, ini sebagai bentuk akumulasi dari kepemimpinan (Ridwan-red) sebelumnya.

2). Rendahnya kedisplinan ASN di Disnaker di bawah kepemimpinan Ridwan GP Hasan sebagai akibat dari jarangnya keberadaan beliau di kantor pada masa kepemimpinan beliau sebelumnya.

3). Distribusi tugas dan kewenangan tidak merata pegawai di Disnaker.

4). Kendaraan dinas roda empat sebanyak Tiga unit pada masa kepemimpinan beliau sebelumnya tidak di gunakan menunjang operasional dinas. Akan tetapi dimonopoli dan digunakan oleh kerabatnya.

5). Dharma Wanita Disnaker mengalami kemunduran selama kepemimpinan Ridwan Goal Putra Hasan, hal itu disebabkan istri dari Ridwan GP Hasan berafiliasi sebagai salah satu pengurus partai politik sehingga dinilai tidak memungkinkan untuk menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita. Akan tetapi dalam prakteknya mengintervensi menyangkut pengelolaan keuangan Dharma Wanita.

6). Uang Dharma Wanita sebesar Rp14 juta rupiah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh istri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga sejumlah anggota Dharma Wanita tidak mendapatkan uang arisan pada tahun 2021. Hal itu menyebabkan sejumlah anggota Dharma Wanita tidak ingin terlibat lagi sebagai pengurus Dharma Wanita Disnaker Provinsi Maluku Utara.

7). Tidak ada kesejahteraan pegawai Disnaker selama kepemimpinan Ridwan GP Hasan. Hal itu sangat dirasakan hanya belum diungkapkan.

8). Meminta kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba menginvestigasi kasus preteli mobil dinas di Disnaker Maluku Utara.

Berdasarkan petisi di atas, atas nama solidaritas ASN Disnaker bentuk protes penolakan terhadap Ridwan Goal Putra Hasan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Salah satu keterwakilan solidaritas ASN Disnaker mengatakan, tidak hanya petisi penolakan yang disampaikan ke Gubernur AGK, ASN di Disnaker juga mengancam akan memboikot dan menghentikan seluruh aktivitas perkantoran sampai menunggu tindak lanjut dari orang nomor satu di Maluku Utara.

"Saat ini dari total 88 pegawai di Disnakr, 86 orang yang nyatakan tolak Ridwan GP Hasan sebagai Kadis. Dan, Kami hari ini sampai menunggu keputusan gubernur terkait petisi kami seluruh aktivitas kantor dikosongkan," kata oknum ASN yang enggan menyebutkan namanya saat ditemui sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Malut, Senin (20/6/2022).

Diketahui, untuk menindaklanjuti petisi penolakan, tidak hanya gubernur, solidaritas ASN Disnaker ini juga secara resmi menyurat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Inspektorat Malut.

Komentar

Loading...