poskomalut.com
baner header

BPK Temukan Proyek Hotmix Desa Tilei Pantai Kabupaten Morotai Merugikan Negara Rp 1,7 Miliar

MOROTAI-PM.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara (Malut) menemukan adanya dugaan kerugian negara terhadap proyek pekerjaan peningkatan jalan tanah ke Hotmix Desa Tilei Pantai tahun 2018 senilai 1,7 miliar lebih. Temuan kerugian negara oleh BPK itu berdasarkan hasil audit BPK dengan nomor 20.A/LHP/XIX.TER/5/2019 tanggal 22 Mei 2019.

Berdasarkan data yang dikantongi Posko Malut, proyek yang melekat di Dinas PU dengan nilai kontrak nilai Rp 4,6 miliar lebih, yang bersumber dari APBD 2018 itu ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1,7 miliar. Perincian pekerjaan peningkatan jalan tanah ke hotmix Desa Tiley Pantai (DAU) PT LHR berdasarkan Surat Perjanjian Nomor:620.01/SPP/Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Desa Tilei Pantai(DAU)/DPUPR/II-2018 tanggal 23 Februari 2018 senilai Rp4.681.325.892,00 dengan jangka waktu kontrak selama 270 hari kalender dimulai tanggal 23 Februari 2018 hingga 20 November 2018.

Terdapat dua kali adendum atas surat perjanjian tersebut, yaitu adendum pertama nomor 620.0I/Adendum/01tanggal 11 Juni 2018 yang menjelaskan perubahan tambah kurang pekerjaan (CCO) tanpa mengubah nilai kontrak. Pada adendum kedua Nomor 620.01/Adendum02/DPUPR/X-2018 tanggal 08 Oktober 2018 dalam penjelasannya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kerja atau berakhir pada 28 Januari 2019. Pekerjaan tersebut telah dibayar 68% per 31 Desember 2018 berdasarkan SP2D, berikut pembayaran 20% sesuai SP2D Nomor0564/SP2D-LS/1.03.01/I1/2018 tanggal 1 Maret 2018 senilai Rp936.265.178,00, pembayaran 40% sesuai SP2D Nomor 1892/SP2D-LS/1.03.01/V1/2018 tanggal 7 Juni 2018 senilai Rp498.024.285,44 dan pembayaran 80% (seharusnya 68% Jika dilakukan perhitungan jumlah pembayaran) sesuai SP2D Nomor 3879/SP2D-LS/1.03.0 l/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 senilai Rp749.0I2.143,00. 

Anehnya, pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan diserahterimakan dari kontraktor pelaksana PT LHR kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Berita Acara Serah Terima (PHO) Nomor  600/06/PHOPENINGK.JLN.TNH.KE.HTMX.DESA.TILEY.PANTAI/DPUPR-PM/LX2019 tanggal 25 Maret 2019. Hasil pemeriksaan fisik BPK bersama PPK dan kontraktor pelaksana (PT LHR) pada tanggal 6 April 2019 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp l.769.266.383,80.

Selain itu, BPK juga menghitung volume pekerjaan LPA diperoleh dari kelebihan volume pasangan LPB yang dikompensasikan ke pekerjaan pasangan LPA dimana tidak dapat dibedakan agregat dari masing-masing LPA dan LPB.

“Atas perhitungan kekurangan volume tersebut telah dilakukan konfirmasi kepada pihak kontraktor pelaksana (PT LHR) pada tanggal 25 April 2019 dan pihaknya bersedia untuk melakukan penyetoran ke Kas Daerah atas nilai kekurangan volume tersebut,” tulis BPK dalam hasil audit itu.

Terkait temuan itu, maka satu satu aktivis yang konsen terhadap pemberantasan korupsi Ahyar Husen menegaskan, pihak kontraktor untuk segera membayar kekurangan volume senilai Rp 1,7 miliar. Sebab, jika tidak segera diselesaikan maka temuan itu akan diproses hukum.

“Kami minta segera diselesaikan temuan itu, apalagi itu temuan dari BPK, kontraktor yang tangani proyek itu segera menyetor uang 1,7 miliar ke kas daerah karena jika tidak digubris maka kami akan laporkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” tegasnya. (ota/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: