DPRD Halteng Suarakan DBH Ratusan Miliar, Sentil Pemprov Pilih Kasih

WEDA-pm.com, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah ikut menyoroti cara pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Maluku Utara (Malut) ke kabupaten/kota.

DPRD kini menyuarakan hak yang harus dibayar pemerintah provinsi ke Kabupaten Halmahera Tengah.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Munadi Kilkoda mengungkap, sisa DBH yang belum disalurkan Pemprov Malut mencapai lebih dari Rp204 miliar.

Angka ini merupakan akumulasi dari tunggakan pembayaran sejak 2022 hingga 2024.

“Di triwulan pertama 2025 ini kami belum cek di BPKAD Halteng sudah berapa yang ditransfer ke rekening kas daerah. Tapi yang kami terima informasi di triwulan pertama ini ada transfer tapi tidak seberapa. Itu artinya masih ada kurang bayar sekitar Rp100 milir lebih yang harus dibayar Pemprov Malut,” ungkap Munadi.

Lanjut Munadi, DBH merupakan hak yang tidak bisa ditahan Pemprov Malut, karena ditetapkan di APBD Halteng dan sudah terkonversi ke belanja.

“Jadi kalau ditahan itu akan berpengaruh pada belanja yang sudah kita tetapkan. Apalagi belanja-belanja itu berkaitan dengan kepentingan rakyat, misalnya pembangunan jalan, sumber pembiayaannya dari DBH tersebut, kalau tidak ditransfer jalan tersebut tidak bisa dibangun,” beber politisi NasDem itu.

Menurutnya, Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya tidak harus menyampaikan alasan klasik ke publik bahwa pemprov terap komitmen membayar DBH seluruh daerah.

“Dari dulu bicaranya cuma itu saja, realisasinya tidak,” cetus Munadi.

Dirinya menambahkan, pasca LKPJ Bupati Halteng, DPRD akan temui Pemprov Malut untuk bicarakan realisasi dana perimbangan tersebut.

Ia menerangkan, publik harus tahu anggaran tersebut hanya transit sebentar di rekening Pemprov Malut. Jadi seharusnya harus didistribusikan ke masing-masing daerah.

“Bukan ditransfer ke mereka lalu mereka atur penggunannya seperti apa,” tegasnya.

Dirinya juga menyentil kebijakan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoand yang mengutamakan pembayaran DBH dua kabupaten. Yakni Halmahera Barat dan Halmahera Utara.

“DBH harus ditransfer keseluruhan, kami daerah yang berkontribusi besar terhadap pendapatan mereka di provinsi, tapi masih dilihat sebelah mata. Bukan hanya soal DBH saja, dalam distribusi pembangunan, Halteng ini kurang disentuh mereka (Pemprov). Padahal banyak problem yang membutuhkan intervensi mereka juga tukasnya.