TOBELO-PM.com, Program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Manery – Muchlis Tapi Tapi periode 2021-2024 siap dikerjakan. Pada program 100 hari kerja itu, Frans siap tendang para pejabat eselon II dan III yang dianggap tidak sepaham. Itu untuk ektivitas kinerja Frans – Muhlis dalam menyukseskan program 100 hari kerja.
Bupati Halut Frans Manery mengatakan , dirinya tidak main- main mengejar 100 hari kerja di awal kepemimpinan Frans – Muhlis di periode kedua. Prioritas program 100 hari kerja di antaranya pembenahan birokrasi dan penataan dalam Kota Tobelo. Hal itu sesuai dengan visi misi pada pilkada 2020. “ Jadi untuk mewujudkan visi misi diharapkan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik pejabat eselon II maupun eselon III dalam melaksanakan program 100 hari kerja. Bahkan kali ini yang tidak sepaham kami tidak pakai dalam kabinet Frans – Muhlis,” kata Bupati Frans Manery, Selasa (13/07/2021).
Frans juga mengatakan setelah dilantik dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Halut, Frans – Muhlis mengemban kepercayaan dan amanat dari masyarakat Halut. Oleh karena itu dibutuhkan peran dan dukungan seluruh komponen OPD yang ada di daerah ini. Tak hanya itu, Frans juga sudah melihat siapa pejabat yang sepaham dengan visi dan misi Frans – Muhlis dan siapa yang tidak sepaham.” Di periode ini saya dengan Muhlis akan fokus menjaga amanah masyarakat untuk menuntaskan program di 100 hari kerja. Oleh karena itu kami tidak akan menggunakan pejabat yang tidak sepaham di kabinet Frans – Muhlis periode kedua ini,” beber Frans.
Bupati menambahkan untuk disadari akan situasi dan kondisi pandemi Covid 19 yang berpengaruh terhadap sumber daya yang harus terkuras untuk penanganan, sejalan dengan visi dan misi yang telah dicetuskan bahwa pembangunan Halut terus berlanjut dengan orientasi pembangunan infrastruktur dari desa ke kota. Selanjutnya, penataan kawasan perkotaan sebagai ibu kota kabupaten.” Banyak hal dapat dilakukan yang kesemuanya kita dudukkan dalam skala prioritas dengan mengacu pada kemampuan fiskal daerah. Karena itu berbagai potensi dan sumber daya daerah harus kita tata kelola dengan baik yang diadakan untuk sebesar-besarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk maksud inilah diharapkan kita semua harus saling kompak dan sinergi. (mar)
Tinggalkan Balasan