TERNATE-PM.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyepakati kerjasama dengan investor dalam negeri PT Kharisma Darma Satria sebagai upaya peningkatan ekspor komiditi di sekotr perikanan.
Kerjasama ini disepakati melalui penandatangan MoU oleh Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba dan Presiden Direktur PT Kharisma Darma Satria, Dwi Wicaknsono, bertempat di Hotel Grand Dafam Ternate, Jum’at (21/1/2022) malam.
Gubernur AGK kepada awak media mengatakan, kerjasama ini bakal berdampak posifit terhadap komiditi perikanan Maluku Utara. Kata dia, Maluku Utara yang disebut sebagai lumbung ikan nasional harus memiliki fasilitas yang mendukung seperti pesawat kargo. Kerana akan sangat membantu jalur ekspor hasil tangkapan nelayan.
“Insya Allah, apa yang dicita-citakan bisa berhasil. Ini juga persoalan kargo. Kita kan disebut lumbung ikan. Lumbung ikan tapi kalau tidak punya fasilitas yang mantap tidak ada gunanya sama sekali,” ungkapnya.
Gubernur dua periode itu menyampaikan, saat ini fasilitator dalam hal ini investor, tengah menyiapkan apa yang dibutuhkan proses ekspor.
“Saya kira ini kalau berhasil itu luar biasa. Kita bisa ekspor dari Ternate langsung ke negara yang dituju, seperti Jepang. Tidak lewat Bitung, Surabaya dan lainnya. Kita harap supaya ini bisa sukses,” harapnya.
Ia menyatakan, untuk fasilitas penunjang seperti bandara yang belum mendukung proses ekspor, pemerintah provinsi bakal berkoodinasi dengan Kementrian Perhubungan untuk meningkatkan pembangunannya.
“Kemudian bandara, yang saya lihat baru memadai itu Morotai, Kuabang Kao dan Ternate. Sementara Halsel baru baru 1.600 meter. Insya Allah kita akan bertemu dengan Menteri Perhubungan agar bandara tersebut ditingkatkan pembangunannya,” ujarnya.
Presiden Direktur PT Kharisma Darma Satria, Dwi Wicaknsono mengatakan, pihaknya membangun kerjasama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, karena potensi perikanan sangat menjanjikan. Bahkan menjadi salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional.
Kerjasama ini bakal mendorong peningkatan PAD Maluku Utara. Kata Dwi, pihaknya hadir membantu bagaimana nelayan yang selama ini bingung mau menjual hasil tangkapannya, dengan kerjasa sama pengoperasian pesewat kargo untuk keperluan ekspor komoditas perikanan.
“Kita butuh payung hukum. Kita swasta mencoba masuk atau mendukung Pemda Maluku Utara. Kita hanya butuh restu dari pemda saja. Semua urusan investasi kita semua yang biayai,” ucapnya.
“Kita punya ekosistem digital, koperasi- koperasi yang kita kembangkan. Ujungnya-ujungnya petani, peternak, nelayan dan UMKM bisa sejahtera. Saya punya 50 ton ikan tiap bulan kirim ke Jakarta, 80 ton ke Jepang, 80 ton ke Guankzum,” imbuhnya.
Selain perikanan, kata Dwi, kedepannya bakal dikembangkan di semua sektor komoditas.
“Kita harap kerjasama ini berjalan maksimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan menambah PAD daerah,” harapnya.
Sementara Kepala Dinas Perikanan Maluku Utara, Abdullah Assagaf mengatakan, pemerintah provinsi tetap membuka ruang bagi investor lokal yang bergerak di sektor perikanan. Pasalnya, kerjasama ini sengat mempermudah pemda provinsi mengekspor komditi perikanan ke luar negeri.
“Mereka mau masukkan pesawat kargo untuk ekspor langsung di sektor kelautan. Selama ini kan kita ekspor ini melalui Manado, Surabaya dan Jakarta. Insya Allah dengan adanya kerjasama untuk pesawat kargo khusus komiditi perikanan dan pertanian, kita tidak lagi bergantung pada daerah lain.
Ia menyampaikan, pengoperasian pesawat kargo bakal terlaksana di bulan Juni. Kerena pihak investor sedang mempersiapkan teknisnya.
“Untuk jenis komoditi yang bakal diekspor itu tuna, cakalang dan udang faname. Hasil perikanan juga mempengaruhi nilai ekspor. Untuk itu, Maluku Utara tetap menjaga mutu tangkapan agar dapat diterima di Negara yang dituju,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan