IPMS Desak DPMD Halsel Evaluasi BPD dan Pemdes Sawadai

Ketua IPMS, Bayu D.Sumaila.

LABUHA-PM.com, Ikatan Pelajar Mahasiswa Sawadai  (IPMS) mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan (Halsel) mengevaluasi BPD dan Pemerintah Desa Sawadai terkait pemberian rokemendasi kepada Bustamin Kasuba sebagai karteker kepala desa. Hal ini disampaikan Ketua IPMS, Bayu D.Sumaila dalam rilisnya yang diterima poskomalut.com, Selasa (16/2/2021).

Menurutnya, sikap yang dilakukan BPD dan Pemdes Sawadai dapat membuat lembaga desa itu terlihat buruk dimata masyarakat. Pasalnya, melihat dari problem terkait Surat Keputusan (SK) non job (pemberhentian) kepala desa dan digantikan karteker sudah tidak sesuai dengan UU yang berlaku.

Ia menilai, ketua BPD sejauh ini sudah membohongi masyarakat Desa Sawadai karena pernyataan yang dilontarkan terkait SK non job kepala desa dan tidak menandatangani rekomendasi pemberhentian kepala desa.

“Namun, saat kami dari mencoba telusuri lebih jauh, ternyata ketua BPD sudah tanda tangan dan juga memberi rekomendasi kepada saudara Bustamin Kasuba, sebagai Karteker Kepala Desa Sawadai. Ini sudah salah karena masih ada anggota ASN di Desa Sawadai kenapa harus dari luar yang memimpin dan ini ada penjelasannya di dalam UU Desa.

Sejauh ini, langkah yang dilakukan IPMS dengan mencoba untuk mediasi rapat dan disampaikan secara lisan sebanyak 2 kali kepada pihak BPD dan juga pemerintah desa namun tidak diindahkan.

Bahkan, IPMS dan sebagian masyarakat mencoba membangun gerakan demonstrasi terhadap BPD dan pemerintah desa, namun respon dari salah satu anggota BPD adalah "Ngoni (kalian) masyarakat tara (tidak) punya apa-apa. Torang (kami) di sini punya camat dan bupati bahkan DPR".

“ Hal yang sama disampaikan ketua BPD dengan mengatakan "Kase biar dorang (mereka) demo la torang (kami) putar lagu kuat-kuat (dengan keras) dalam kantor baru ba joget".  Itu kan pernyataan yang tidak etis,” kesalnya.

“Sebagai masyarakat Desa Sawadai merasa kecewa terhadap pernyataan tersebut. Secara institusi kami menyatakan sikap apabila surat audensi berikutnya tidak diindahkan, dalam waktu dekat kami akan konsolidasi masa untuk pemboikotan Kantor Desa Sawadai,” tegasnya.

Bayu bilang, menjadi pemimpin harus siap dikritik dan kebijakan yang diambil harus transparan agar lembaga desa (BPD) tidak kotor dimata masyarakat.

“Kami di sini tidak ingin situasi seperti ini dianggap remeh. Karena kita coba untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BPD itu tujuan utama kita,” katanya.

“Atas perbuatan tersebut, kami berkesimpulan BPD saat ini dari ketua sampai anggota mencari posisi aman dimata masyarakat. Karena sejauh ini BPD dan aktor-aktor yang rakus akan jabatan adalah dalang dari kegaduhan di Desa Sawadai,” pungkasnya. (red)

Komentar

Loading...