SOFIFI-PM.com, Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara menghadiri undangan pemerintah provinsi dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (LKPD) Maluku Utara (Malut) Tahun 2021, Kamis (19/5/2022).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M T Silalahi yang mewakili Kepala kantor wilayah hadir langsung memenuhi undangan dimaksud yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Malut.
Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Malut Tahun 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan pemerintah provinsi Malut untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Capaian ini, kata Nyoman, akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan signifikan terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus segera ditindaklanjuti,” kata Nyoman dihadapan para tamu undangan yang hadir.
Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I itu berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Disaat yang sama, Gubernur Malut, K.H. Abdul Ghani Kasuba menjelaskan keberhasilan Pemprov Malut dalam meraih opini WTP yang kelima kalinya sampai saat ini merupakan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak, baik eksekutif maupun legislatif, serta atas bimbingan dari BPK perwakilan Malut.
Ia menyampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah Provinsi Malut yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dimasa-masa mendatang.
“Kami menerima hasil pemeriksaan atas belanja tahun anggaran 2021, dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK agar kedepan pengelolaan anggaran dapat lebih berkualitas,” tuturnya.
Dalam momentum ini, Gubernur Malut berharap agar penyerahan LHP ini sekiranya mempunyai nilai yang sangat penting dan strategis bagi para pengguna anggaran agar tertib administrasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Harapannya, diwaktu yang akan datang, seluruh OPD lingkup Pemprov Malut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran,” harap gubernur.
Tinggalkan Balasan