SOFIFI-PM.com, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, berencana bakal membangun pelabuhan peti kemas di Desa Gita, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Pembangunan tersebut membutuhkan lahan seluas lima hektar.
Pemerintah Provinsi Malut mulai menyusun rencana pembangunan. Bahkan tim Pemerintah Provinsi Malut bersama dengan Pemkot Tikep yang dipimpin langsung Sekertaris Dearah Provinsi, Samsuddin A Kadir meninjau lokasi rencana pembangunan pelabuhan peti kemas, Senin (3/1/2021).
Tinjauan lokasi rencana pembangunan pelabuhan peti kemas ini karena dalam waktu dekat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bakal turun mengecek lahan yang disiapkan Pemkot Tikep, selain lahan pelabuhan, juga Kementerian Perhubungan juga mengecek lahan untuk rencana pembangunan bandara udara Loleo.
Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara, Armin Zakaria, menjelaskan pemerintah provinsi telah menggelar rapat bersama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk bahas kepastian lokasi pembangunan pelabuhan peti kemas tersebut. Sebab, Kementerian Perhubungan meminta agar pemerintah daerah menyiapkan dokumen dan lahan.
Armin mengaku, bahwa dari lahan yang ada di pelabuhan Gita ini masih membutuhkan dua hektar lagi sehingga akan dilakukan perluasan lahan dibagian belakang kantor pelabuhan Gita, sehingga total lahan yang harus disiapkan lima hektar.
“2,7 hektare yang eksisting sehingga dibutuhkan dua hentar lagi karena dibutuhkan kurang lebih 5 hektar. Karena untuk lapangan penumpukan kontener parkiran pergudangan dan fasilitas pendukung lainnya,” ungkapnya.
Dalam perluasan nanti, tidak sampai pada rumah pemukiman, hanya saja warung dan kios-kios dalam areal pelabuhan akan dikosongkan, bahkan pemilik bangunan juga bersedia mengosongkan.
“Pemukiman yang ada sekarang dalam areal pelabuhan akan dikosongkan, karna itu sudah ada surat pernyataan dari pemilik bangunan kalau kedepan ada pengembangan pelabuhan. Dan kami lihat bangunan tersebut bukan parmanen tapi hanya dari papan dan rata-rata warung dan kios-kios saja,” ujarnya.
Lanjut mantan Juru Bicara Gubernur Malut itu mengatakan, untuk dokumen perencanaan pengembagan pelabuhan yang harus di buat seperti riwiu rencana induk pelabuhan dan DED untuk pengembagan pelabuhan serta dokomen kajian lingkungan atau amdal.
“Dokumen ini nanti kita konsultasikan dgn dirjen laut,” bebernya
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tidore harus lebih insentif melakukan sosialisasi kepada warga agar warga bisa tahu bahwa ada rencana pembangunan.
“Sosialisasi pada masyarakat agar segera dilakukan sehingga masyarakat juga tau rencana pembangunan pelabuhan,” harapnya.
Tinggalkan Balasan