poskomalut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) soroti lambannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Memasuki akhir Juni atau triwulan II, realisasi baru menyentuh angka di bawah 30 persen.
Ketua DPRD Halteng, Zulkifli Bayan menilai, capaian tersebut jauh dari target ideal semester pertama yang seharusnya berada di kisaran 40 persen.
DPRD berencana memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) guna meminta penjelasan secara detail atas hambatan yang menyebabkan terhambatnya penyerapan anggaran.
“Kami akan panggil TPAD untuk mempertanyakan, kenapa sampai semester pertama hampir selesai, realisasi anggaran masih berkutat di bawah 30 persen. Apa kendalanya? Ini yang belum dijelaskan kepada kami di DPRD,” katanya saat ditemui di Weda, Senin (30/6/2025).
Menurut Zulkifli, DPRD sudah menyampaikan ke bupati bahwa jika tidak ada kendala serius di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seharusnya pelaksanaan program berjalan normal.
Sebab, realisasi anggaran berbanding lurus dengan perputaran ekonomi masyarakat.
“Kalau program tidak jalan, maka dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran harus bertanggung jawab. Kami DPRD hanya mengawasi, tapi tetap akan mendesak agar segera dijalankan,” lanjutnya.
Ketua DPRD juga mengingatkan bila kondisi ini terus berlarut, akan berdampak pada APBD 2026. Program yang tak tuntas tahun ini, berpotensi ditunda dan digeser ke 2026.
“Kalau APBD disepakati triliunan, tapi hanya terpakai Rp1,5 triliun, maka daerah yang akan rugi. Kita ingin semua program terlaksana, bukan hanya sekadar disahkan di atas kertas,” tandasnya.
Dirinya menyebut DPRD tekankan agar tidak ada alasan menahan program, sepanjang tidak ada hambatan teknis atau administratif.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan