Tarif Baru BPJS Diberlakukan 1 Januari 2020

Revien Virlandra Kepala Cabang BPJS Maluku Utara

TERNATE-PM.com, Kenaikan harga BPJS kesehatan melalui Perpres  lama nomor : 82/2018 ke Perpres baru nomor : 75/2019  dari Rp 23.000 menjadi Rp. 42.000 oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ( BPJS ), alasan penyesuaian tersebut  karena pemerintah pusat sudah memberikan bantuan pendanaan iuran kepada pemerintah daerah sebesar Rp. 19.000, bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah.

Revien Virlandra Kepala Cabang BPJS Maluku Utara  menyatakan, terkait regulasi pemerintan yang menghapus subsidi  pemerintah pusat  bagi BPJS kesehatan untuk massyarakat miskin. Sampai hari ini, belum ada informasi detail, namun yang ada yaitu masalah penyesuian iuran, jadi kalau penghapusan subsisi itu tidak ada.

Menurutnya, peran pemerintah pusat saat ini besar sekali karena menjamin 96,8 juta penduduk melalui peserta PBPU di sambung Rp. 24 juta peserta yang di tanggung oleh pemerintah daerah. "Jadi kalau isu pencabutan subsidi itu tidak, yang ada penyesuian iuran sesui dengan Perpres 75 Tahun 2019,"katanya.

Dimana perpres 75 tersebut mulai berlaku pada tanggal 24 oktober dan berlaku pada bulan agustus, tetapi secara teknisnya akan digunakan mulai pada 1 januari 2020.  "Jadi perpres 75 ini sebagai pelengkap untuk menyesuian terhadap iuran," katanya.

Kata dia, 
perpres 82 tahun 2018 terkait dengan besaran iuran peserta penerimaan
bantuan sebesar Rp. 23.000 memang fokusnya dilihat dari soal penjaminan dan
juga pergantian paspos, sedangkan untuk perpres 75 tahun 2019 dengan besaran
iuran peserta penerima bantuan Iuran sebesar Rp. 42.000 lebih terfokus pada
komponen soal gaji yang potong dan besaran Iurannya.

Sementara untuk tunggakan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah ( PBPU), untuk maluku utara sampai dengan bulan september 2019  sebesar Rp 37 M, dengan jumlah total peserta berkisar  48 ribu, dengan tumpukan tunggakan dari dua bulan sampai dengan 24 bulan. "Jadi tunggakannya campur-campur ada dari 2 bulan sampai dengan 24 bulan"jelasnya.

Untuk itu, solusinya, yang namanya tunggakan jika terbentur piutang, maka seharusnya harus membayar tepat waktu agar supaya tidak terbentur tunggakan yang semakin menumpuk, "makanya kami punya mekanisme namanya auto debet agar supaya memudahkan peserta dalam membayar iuran. " tambahnya.

Kemudian lanjutnya, kalau memang ada peserta yang kurang mampu segera mengajukan pada dinas terkait seperti dinas sosial dan dinas kesehatan, untuk diberikan keringanan selama 6 bulan untuk pelunasan, agar supaya dipindahkan ke Penerima Bantuan Iuan ( PBI )setelah itu baru tidak terbentur lagi tagihanya.

Tidak hanya itu, BPJS kesehatan juga menyoroti soal rumah sakit atas pelayanan atau oknum yang kurang sesui dimana imbauan kepapada  masyarakat maupun penduduk, kalau ada laporan atau mengalami hal hal tidak mengenakan dan tidak sesui dengan yang tidak di ketahui maka segera di laporkan ke BPJS Kesehatan dan jika sudah menjadi keluhan maka nanti dilapor secara bersama.

Dan sampai dengan bulan ini jumlah para pengaduh BPJS
kesehatan sampai dengan bulan september berjumlah  825 orang dan samuanya di selesaikan dalam
waktu yang tidak di tentukan, dengan persoalan yang di hadapi seperti masalah
admistrasi, terus masalah pelayanan yang tidak di jamin, dan juga karena
keterbatasan dari paskes.

Sementara laporan yang sudah masuk nanti kemudian
dipantau melalui  rekord aplikasi, jadi
semua keluhan kita pantau dari aplikasi untuk ditindaklanjuti.

Dikatakan, 
dengan kehadiran perpes 75 tahun 2019   
yang berlaku pada tanggal 1 januari 2020 harapanya ada kontribusi yang
lebih merata, karena di dalam perpres 75 sudah menjelaskan bahwa penyesuian
iuran tidak hanya pada peserta mandiri bahkan PNS, TNI dan Polri, pekerja
swastapun kontribusinya dibuat lebih propesional, agar supaya semakin
programnya dapat di kelola kontribusinya semakin banyak maka neraca pembiayaan
dan penerimaan iuran juga seimbang, maka pelayanan juga baik.

Untuk sosialisasi soal perpes 75 tahun 2019 di
utamakan untuk pemerintah terlebih dahulu , mengapa demikian  karena untuk masyarakat nanti mengikuti
regulasi dari pusat secara resmi," makanya kami akan melakukan  sosialisasi secara besar-besaran, namun
sementara untuk pemda agar informasi lebih dapat dulu, ke masyarakat untuk
sosialisasi januari ini, namun sejauh ini belum ada jawaban dari pusat, karena 1
januari sudah berlaku untuk perpers 75 tahun 2019 tersebut."
pungkasnya.(Cha)

Komentar

Loading...