Royalti Setor ke Pusat, NHM Hanya Sukarela Bantu Pemprov Malut

Presiden Direktur PT NHM, Anang Rizkani Noor

SOFIFI-PM.com, PT
Nusa Halmahera Minerals (NHM) menghapus kerjasama dengan Pemerintah Provinsi
Maluku Utara, terkait kontribusi pembangunan daerah (KPD). Pasalnya, terjadi
amandemen  kontrak karya PT NHM, sehingga
terjadi kenaikan pembayaran royalti pada pemerintah pusat. Dari 0,75 persen
naik menjadi 3,75 persen.

Presiden Direktur PT NHM, Anang Rizkani Noor pada wartawan mengatakan, dengan kenaikan royalti ini,  PT NHM menghapus MoU KPD dengan pemerintah provinsi digantikan demgan bantuan sukarela pada pemerintah provinsi Malut, untuk tahun ini senilai Rp 7 miliar.

 "Sebagai implementasi dari kerja sama
jangka panjang antara Pemprov Malut dan PT NHM. Kita memberikan bantuan pihak
ketiga yang bersifat sukarela tidak mengikat dan satu kali, bantuan itu Rp U$500000,
atau Rp 7 miliar,"kata Presdir PT NHM Anang Rizkani Noor kepada wartawan
usai penandatanganan perjanjian dengan Wagub M Al Yasin Ali,

Pemberian bantuan ini, kata
Anang, sebagai akibat dari perubahan kontrak karya (KK) NHM dan berakhirnya
pengaturan KPD pada pertengahan tahun 2018, yang menyebabkan terjadinya defisit
anggaran. "Untuk itu perlu adanya keseimbangan anggaran di provinsi agar
tidak terganggu program pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah
daerah," katanya.

Disisi lain, meskipun KPD tidak lagi diberlakukan namun ada kenaikan pembayaran tarif royalti, dari 0,75 persen naik menjadi 3,75 persen atau sekitar 500 persen. “kewajiban kami hanya membayar royalti pada pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat akan salurkan pada pemerintah provinsi dan kabupaten penghasilan, untuk persen saya lupa,”ungkapnya. (red)

Komentar

Loading...