SANANA-PM.com, Meskipun batas waktu realisasi anggaran tahun ini, tinggal menghitung hari. Namun sejumlah proyek milik Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), masih terbengkalai, bahkan beberapa proyek tersebut ada yang dibiayai dengan menggunakan anggaran Pemerintah Pusat (Pempus) atau dan alokasi khusus (DAK).

Bupati
Kepsul,  Hendrata Thes yang dikonfirmasi mengatakan, meskipun pekerjaan
tertunda, namun hal itu tidak menjadi masalah, karena dalam aturan pekerjaan
proyek itu, ada yang nama adendum atau perpanjanganwaktu pekerjaan.
"Kalaupun sampai akhir tahun pekerjaan itu belum selesai, namun hal itu
tidak menjadi masalah selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan
aturan pekerjaan proyek yang telah ditentukan," katanya.

Meski begitu,
Bupati berharap pada seluruh pihak ketiga dalam hal ini kontraktor agar segera
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu dekat. "Keterlambatan pekerjaan itu
tidak menjadi masalah, tetapi saya berharap saya berharap seluruh pekerjaan
segera diselesaikan dalam waktu dekat," katanya. 

Terpisah, anggota
DPRD Kepsul, Safrin Gailea mengatakan, keterlambatan pekerjaan tersebut, sangat
berpengaruh pada realisasi anggaran. Apalgi kegiatan tersebut dibiayai dengan
menggunakan anggaran DAK. "Keterlambatan pekerjaan itu memang tidak
menjadi masalah, karena ada aturan yang mengatur itu, tetapi Pemerintah juga
harus ingat kalau, keterlamatan pekerjaan, itu berpengaruh pada realiasi
anggaran pada tahun anggaran berikutnya, apalagi kegiatan yang dibiayai dengan
menggunakan anggaran DAK," ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Kepsul
itu. 

Menurut Safrin,
Dalam pelaksanaan kegiatan fisik, Pemerintah harus mendahului kegiatan
yang dibiayai dengan dana DAK, sebab dana DAK merupakan dana bantuan Pempus
yang tidak dapat di DPAL atau tidak dapat dilanjutkan pada tahun anggaran
berikutnya. "Kalau anggaran DAK itu tidak dapat DPAL pada tahun anggaran
berikut. Untuk itu kalau pekerjaan terlambat maka, sudah pasti akan dilanjutkan
dengan anggaran Dana Alokasi Umu. (DAU) pada tahun anggaran berikut. Artinya
Pemerintah gagal, karena anggaran DAK akan dikurangi,"ungkap mantan Sekda
Kepsul itu.

Olehnya itu, pihaknya
berharap Pemerintah segera memerintahkan pihak ketiga untuk secepatnya
menyelesaikan pekerjaan tersebut. "Keterlambatan pekerjaan itu ada
disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor pertama datang dari pemerintah
yang lambat dalam melakukan pelelangan kegiatan dan faktor kedua karena pihak
ketiga yang lambat dalam melaksanakan kegiatan, tapi kemungkinan keterlambatan
kegiatan yang ada saat ini disebabkan oleh pihak ketiga, untuk Pemerintah harus
desak untuk percepat," jelasnya. 

Berikut, beberapa proyek milik Pemda yang dibiayai dengan anggaran DAK maupun DAU tahun 2019 yang belum tuntas yakni, proyek pembangunan pasar sanasi di Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah senilai Rp 3,7 miliar yang dikerjakan oleh CV Bintang Timur, rehabilitasi jembatan telaga kabau Kecamatan Sulabesi Barat senilai Rp 1,2 miliar yang dikerjakan oleh CV Karisma Karya, proyek pemeliharaan jalan dalam kota sanana senilai Rp 1,4 miliar yang dikerjakan oleh CV Permata Bersama. (fst/red)