TERNATE-pm.com, Salinan putusan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugan korupsi pengadaan MV Halsel Expres 01 merupakan dokumen hukum yang berisi perintah pengadilan atas suatu perkara tertentu.

Salinan putusan praperadilan bukan bersifat bukti. Dokumen dimaksud menjadi dasar rujukan yang bersifat wajib untuk ditindaklanjuti bagi siapapun termasuk institusi kejaksaan.

Hal tersebut dikemukakan akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Aslan Hasan SH.,MH., Selasa (6/08/2024), menanggapi mandegnya tindak lanjut putusan praperadilan atas perkara dugaan korupsi pengadaan MV Halsel Expres 01 senilai Rp15. 193.137.960.00 (Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah, dengan tersangka mantan Bupati Halsel Muhammad Kasuba, dan Amiruddin Akt.

Sesuai amar putusan praperadilan Nomor: 01/Pid.PRA.TIPIKOR/2012/PN.Tte, berisi perintah kepada penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan korupsi pengadaan MV Halsel Expres 01 telah mengandung konsekuensi yuridis.

Lantaran itu penyidik jaksa wajib mencabut SP3 yang telah dibatalkan sebelumnya oleh hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate 2012 lalu. Juga membuka dan melanjutkan kembali proses penyidikan sesuai ketentuan undang-undang.

Ia membeberkan salah satu konsekuensi dari putusan praperadilan yang membatalkan SP3 kasus dugaan korupsi pengadaan MV Halsel Expres 01, yakni mereka yang perkaranya telah dihentikan sebelumnya kembali pada status hukum semula.

Artinya, jika sejauh ini tidak ada tindakan hukum lanjutan dari penyidik, status tersangka tersebut tetap melekat pada individu-individu dimaksud.

Namun demikian, untuk melanjutkan pemeriksaan  perkara sesuai putusan praperadilan, bisa saja Kejaksaan Tinggi  menerbitkan SP3 jilid dua asalkan didahului dengan penyidikan lanjutan. Demikian juga alasan-alasan hukumnya yang harus jelas.

Jika alasannya kurang bukti baginya tidak tepat, karena setiap orang yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka sudah pasti  memenuhi kecukupan alat bukti.

Seraya menambahkan, penegakan hukum yang baik dan tegas tentunya akan memiliki efek yang baik bagi publik.

"Korupsi bisa berkurang jika potret penegakan hukumnya bekerja dengan baik dan konsisten," tegasnya.