Enam Proyek PUPR Maluku Utara Kurang Volume Rp1,1 Miliar

poskomalut, Enam paket pekerjaan konstruksi melekat di PUPR Maluku Utara ditemukan kekurangan volume.

Proyek tersebut dibiayai APBD Maluku Utara Tahun Anggaran 2025. Temuan ini mengakibatkan kelebihan bayaran sebesar Rp1.167.902.021,31.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara 2025 dan 2026 atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan menyebutkan, enam proyek yang kualitasnya kurang tersebut adalah pekerjaan jalan dan jembatan ruas Ibu-Kedi, jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo, jalan dan jembatan ruas Wayatim-Wayaua, jalan dan jembatan ruas Maba-Sagea, jalan dan jembatan ruas Saketa-Gane Dalam, dan pekerjaan jalan jembatan ruas Kao-Toliwang.

Temuan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku Utara Nomor 34/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.03/12/2026 tertanggal 22 Desember 2026. Temuan ini kembali termuat dalam LHP BPK Nomor 12.B/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 karena belum ditindaklanuti.

Dalam laporannya, BPK menyebutkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Laporan Realisasi Anggaran atau LRA 2025 mengalokasikan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp192.786.042.592,00, dengan realisasi sebesar Rp169.403.595.057,00 atau 87,42 persen dari total pagu anggaran. Keluruhan anggaran belanja modal melekat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

BPK melakukan uji petik terhadap enam paket pekerjaan konstruksi dengan total nilai kontrak Rp99.378.214.908,00 1.047.680.000.

Pemeriksaan dilakukan melalui pengukuran fisik di lapangan serta analisis dokumen pendukung guna memastikan kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan enam paket yang diuji ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.167.902.021,31. Seluruh nilai pekerjaan belum selesai ditindaklanjuti kepada penyedia jasa.

BPK menilai kurang volume tersebut mengakibatkan potensi kelebihan bayar sebesar Rp1.070.416.194,00.

Menurut BPK, kelebihan bayar karena pejabat pembuat komitmen kurang cermat dalam memastikan volume masing-masing proyek yang diuji.