TOBELO-PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Senin, (18/11/2019 ) mendatangi Bupati Halmahera Utara Frans Manery, bertempat di Aula Kantor Bupati Halut. Kedatangan DPRD ini menyodorkan empat tuntutan.
Kedatangan anggota dan pimpinan DPRD yang belum sebulan dilantik itu, juga sebagai ajang silaturahmi perdana antara DPRD dengan Bupati Halut Frans Manery, Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapi, dan Sekda Halut Fredy Tjandua serta beberapa OPD. Dalam pertemuan itu DPRD melalui Samsul Bahri umar mempertanyakan empat persoalan.
Wakil Ketua DPRD Halut Samsul Bahri Umar mengatakan, pertemuan ini sebagai ajang silahturahmi, sinergitas yang setara antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Selain itu, ada empat hal yang menjadi catatan dalam pertemuan tersebut yakni persoalan maskapai penerbagan yang sudah tak beroperasi di daerah ini, penanganan sampah yang sampai saat ini menjadi keluhan masyarakat, pungutan liar dana pengungsi yang merebak di masyarakat, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), serta imbas masalah pilkades yang tidak kunjung selesai. "Pertemuan ini selain dari ajang silaturahmi, kami juga minta Bupati untuk lebih serius menyikapi empat tuntutan kami," tutur Samsul.
Sementara Bupati Halut Frans Manery menanggapi tuntutan DPRD itu dengan mengatakan, untuk maskapai pemerintah sudah melakukan berbagai langkah baik itu ke maskapai, kementrian maupun ke DPR RI untuk membahas masalah ini. Dalam waktu dekat diharapkan dapat titik terang. Sedangkan untuk masalah sampah tentang penutupan jalan sudah dicarikan penyelesaiannya. "Untuk DOB masih terkait dengan tapal batas dan bagian pemerintahan sedang mengupayakan koordinasi. Untuk Pilkades diserahkan ke intasi teknis dalam hal ini PMD, dan dijelaskan secara rinci oleh kadis PMD Nyoter Koenoe," ujar Bupati. (mar/red)