Proyek Pembangunan Rawat Inap RSUD Menyisakan Masalah

Gedung rawat inap I, II dan III pada RSUD Chasan Boesoirie Ternate setelah dilakukan serah terima dari pihak ketiga ke pemerintah hingga saat ini tidak dapat difungsikan

TERNATE-PM.com, Proyek pembangunan gedung rawat inap I, II dan III pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie Ternate hingga saat ini belum difungsikan. Padahal, pihak ketiga telah menyerahkan secara resmi kepada pemerintah sebagai pemiliknya.

Namun, dari hasil pantauan di lapangan ditemukan
pekerjaan proyek itu dibiarkan terbengkalai dan belum digunakan. Padahal
diketahui proyek tersebut dikawal oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Tak hanya itu, proyek pembangunan itu juga menjadi
temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) Provinsi Maluku Utara nomor: 22.A/LHP/XIX.TER/5/2019
tanggal 27 Mei 2019.  Dalam pemeriksaan
BPK itu menemukan kekurangan volume pekerjaan. Akan tetapi, dilakukan
pembayaran 100 persen kepada pihak ketiga. Berdasarkan pada SP2D
nomor:6719/SP2D-LS/BPKPAD/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan nilai sebesar
Rp 10,5 miliar lebih. Padahal, progres pekerjaan baru mencapai 84,12 Persen.
Sehingga pembayaran dilakukan melebihi prestasi pekerjaan.

Menurut Keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
berdasarkan hasil wawancara BPK menjelaskan bahwa dilakukan pembayaran untuk
mengamankan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tidak menjadi hutang di tahun 2019. Selain
itu, terdapat lima kali adendum agar proyek tersebut dapat diselesaikan dengan
tambahan waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 2 Maret 2019. Akan tetapi,
sampai pada batas waktu tersebut proyek belum juga diselesaikan. Bahkan
ditemukan dua laporan kemajuan pekerjaan yang berbeda pada laporan minggu ke 39
dengan progres pekerjaan versi pertama 94.52 Pesen sementara versi kedua 100
persen. Setelah dilakukan pengecekan pekerjaan belum selesai 100 persen.
Kemudian terdapat denda keterlambatan sebesar Rp 394 juta lebih yang belum
dikenakan ke pihak ketiga untuk disetor ke kas daerah.

Sayangnya, Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman
Ligua saat dikonfirmasi menolak mengomentari hal tersebut. “Kalau yang itu,
nanti saya tanyakan dulu ke tim TP4D,” singkatnya. Disisi lain, praktisi hukum
Hendra Kasim mengatakan salah satu maksud Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 adalah
meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi
pemerintahan.

Hal ini didukung dengan pencegahan korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan pentingnya peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan. "Mengenai temuan proyek di RSUD di bawah pengasawan tim TP4, kami hendak menyampaikan dua hal, pertama TP4 gagal melakukan pengawasan sehingga ada temuan dari BPK dan kedua sekalipun proyek tersebut di awasi oleh TP4 dari kejaksaan, dugaan kerugian negara berdasar audit BPK, tetap harus di proses menurut hukum yang berlaku," pungkasnya. (nox/red)

Komentar

Loading...